Minggu, 10 April 2011

JOKE SIANG


Joke Siang
Seorang bos tiba2 melakukan sidak ke pabriknya untuk melihat kinerja pegawainya.   
Di pabrik ia menemukan seorang pria muda sehat dan segar yg tengah bersandar santai-santai, sementara di ruangan itu semua pegawai sibuk bekerja.
Si bos segera menghampiri pria yg sedang berdiri santai itu dan bertanya, "Berapa gajimu sebulan?"
Dengan sedikit gugup pria itu menatap si bos dan menjawab," hemmm... Rp2 juta pak, emangnya kenapa pak..?"
Si bos lalu mengeluarkan dompetnya dan mengambil lembaran2 pecahan 100 ribuan lalu menyerahkan kpd pria itu sambil berkata, "Ini gajimu 3 bln ke depan, Rp6juta, pesangonmu!! Cepat keluar, pergi dari sini. Jangan balik lag!"
Dengan gugup dan setengah takut pria itu segera meninggalkan tempat itu tanpa banyak bicara.
Lalu dg muka yg berwibawa si bos mendekati pegawai lain yg sejak tadi menyaksikan adegan tsb. "Itulah nasib pekerja yang santai-santai di pabrik saya. Saya berhentikan saat ini juga.Tidak ada tawar-menawar. Kalian semua MENGERTI ?!?!? OK, adakah yang tahu dari divisi mana pemuda itu?" tanyanya.
Suasana jadi hening sampai akhirnya seorang staf menjawab dg sedikit ketakutan, "Ia tidak bekerja disini pak, ia adalah pengantar pizza yg mengantar pesanan dan sedang menunggu bayaran dari saya..."

Sumber :
 
 

Minggu, 03 April 2011

TUGAS 10 - ANTI MONOPOLI DAN KEPAILITAN

NAMA   : YULIANA
NPM     : 21209827
KELAS   : 2EB13
BAB X
ANTI MONOPOLI DAN KEPAILITAN
·     Pengertian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
Pengertian pailit atau bangkrut menuruk Black’s Law Distionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabuhi pihak kreditornya.
Menurut Pasal 1 butir 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim dan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
Undang-Undang tentang kapailitan dan penundaan kewajiban ini didasarkan pada asas-asas, antara lain :
1.   Asas keseimbangan
2.  Asas Kelangsungan usaha
3.  Asas Keadilan
4.  Asas Integrasi
Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pambayaran utang merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditor umum / konkuren yang pelunasannya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam pelunasan utang piutang.
Dengan adanya ketentuan kedua pasal tersebut memungkinkan kreditor-kreditor tidak akan mendapat pelunasan 100%, sehingga dengan adanya undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan memberikan keadilan bagi kreditor-kreditor untuk memperoleh hak-haknya dalam pelunasan utang-piutangnya.
Rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana yaitu berisi : barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu. Konkuren adalah semua yang berkaitan dengan perdagangan antara lain alat-alat, cara membantu untuk berdagang.
·     Kegiatan yang Dilarang
1.   Monopoli
2.  Monopsoni
3.  Penguasaan pasar
4.  Persekongkolan
5.  Posisi dominan
6.  Jabatan rangkap
7.  Pemilikan saham
8.  Penggabunga, peleburan, dan pengambilalihan
·     Perjanjian yang Dilarang
Dalam bisnis telah ditentukan pelarangan para pelaku usaha, antara lain :
1.   Oligopoli
2.   Penetapan harga
3.   Pembagian wilayah
4.   Pemboikotan
5.  Kartel
6.  Trust
7.  Oligopsoni
8.  Integrasi vertical
9.  Perjanjian dengan pihak luar negeri
10.   Perjanjian tertutup
·     Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan
1.   Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas
2.  Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alas an untuk kepentingan umum
3.  Debitor adalah bank
4.  Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan, hanya diajukan oleh BPPM
5.  Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan public
·     Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengurusan Harta Pailit
Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah :
1.   Hakim pengawas
2.  Kurator
3.  Panitia kreditor
·     Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi persaingan pengawasan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
Adapun tugas dan wewenang KPPU, antara lain :
1.   Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha.
2.  Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
3.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
4.  Melakukan penialian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
5.  Melakukan penelitian tentang adanya dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
6.  Memanggil dan menghadirkan sanksi, sanksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.
7.  Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, sanksi, sanksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
·     Hal-hal yang Dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli
1.   Perjanjian yang dikecualikan
a)  Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba
b) Perjanjian Internasional
c)  Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas
d)  Perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan
2.  Perjanjian yang dikecualikan
a)  Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha
b) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota
3.  Perbuatan atau perjanjian yang diperkecualikan
a)  Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b) Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk eksport dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri
·     Pencocokan (Verivikasi) Piutang
Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dalam proses kepailitan, karena dengan pencocokan piutang ini nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap.
·     Perdamaian (Accord)
Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian kepada kreditornya. Namun apabila, debitor pailit mengejukan rencana perdamaian, batas waktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocockan piutang menyediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan Cuma-Cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.


Sabtu, 02 April 2011

10 Manfaat Buah Anggur Bagi Kesehatan

Buah anggur tidak hanya sumber dari vitamin A, C, B6 dan folate yang baik. Tetapi juga sumber mineral penting lainnya seperti potassium, calcium, iron, phosphorus, magnesium dan selenium.

Semua vitamin tersebut sangat berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Inilah beberapa khasiat kesehatan dari buah anggur seperti yang dikutip dari Idiva.



1. Asma
Anggur memiliki kekuatan assimilatory yang dapat meningkatkan kadar air dalam paru-paru. Hal ini sangat baik bagi penderita asma karena dapat mengurangi masalah sesak nafas.

2. Antibakteri
Anggur merah memiliki kandungan antibakterial dan antivirus yang kuat, sehingga dapat melindungi tubuh dari infeksi.

3. Alzheimer
Penelitian menunjukan bahwa anggur dapat meningkatkan kesehatan otak dan menghindari dari penyakit Alzheimer. Hal ini dikarenakan anggur mengandung resveratol, yakni sebuah polifenol yang mengurangi tingkat amyloidal beta peptides pada penderita Alzheimer.

4. Kanker payudara
Penelitian juga menunjukkan bahwa jus anggur yang berwarna ungu membantu dalam mencegah kanker payudara yang secara signifikan mengurangi massa tumor pada payudara.

5. Sembelit
Anggur mengandung asam organik, gula, selulosa yang dikenal sebagai pencahar. Manfaat ini sangat baik untuk mengatasi keluhan sembelit atau susah buang air besar.

6. Kelelahan
Jus anggur mengandung energi instan. Jus anggur yang kaya akan zat besi dapat mengurangi kelelahan diimbangi dengan istirahat yang cukup.

7. Penyakit jantung
Tingkat oksida nitrat dalam darah akan meningkat ketika Anda mengonsumsi buah anggur, yang bermanfaat untuk mencegah pembekuan dan mengurangi risiko penyakit jantung. Antioksidannya juga dapat menghentikan oksidasi kolesterol LDL yang menghambat pembuluh darah.

8. Pencernaan
Bila Anda menderita gangguan pencernaan, ada baiknya Anda mengonsumsi anggur. Anggur juga baik untuk mengatasi masalah perut lainnya.

9. Migrain
Minum jus anggur murni tanpa campuran air di setiap pagi dapat menyembuhkan penyakit migrain atau sakit kepala sebelah.

10. Gangguan ginjal
Anggur dapat membantu menyingkirkan asam pada ginjal. Hal ini berarti mengurangi gangguan pada tekanan ginjal.


Sumber : http://terselubung.blogspot.com/2011/03/10-manfaat-buah-anggur-bagi-kesehatan.html

Minggu, 27 Maret 2011

TUGAS 9 - PERLINDUNGAN KONSUMEN


NAMA   : YULIANA
NPM     : 21209827
KELAS   : 2EB13
BAB XI
PERLINDUNGAN KONSUMEN
·       Pengertian
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
·       Asas dan Tujuan
  1. Asas manfaat
Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
  1. Asas keadilan
Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
  1. Asas keseimbangan
Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
  1. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
  1. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.
Sementara itu, tujuan perlindungankonsumen meliputi :
·         Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
·         Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negative pemakai barang atau jasa
·         Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntun hak-haknya sebagai konsumen
·       Hak dan Kewajiban Konsumen
Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban konsumen antara lain sebagai berikut:
1.  Hak Konsumen
a)    Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
b)   Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c)    Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
2.  Kewajiban Konsumen
a)    Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b)   Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c)    Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
·       Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1.  Hak Pelaku Usaha
a)    Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b)   Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konumen yang beritikad tidak baik
c)    Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
2.  Kewajiban Pelaku Usaha
a)    Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b)   Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
c)    Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen
·       Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha
1.     Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan dengan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan yang sebenarnya.
2.    Larangan dalam menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar.
3.    Larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen
4.    Larangan dalam periklanan, dilarang memproduksi iklan, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa
·       Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang di alami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”, bias dikarenakan kekurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan / jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
·       Sanksi
Sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang tertulis dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dapat berupa sanksi administrative, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.