TUGAS 8 - PASAR MODAL

NAMA   : YULIANA

NPM     : 21209827

KELAS   : 2EB13

BAB VIII

PASAR MODAL

·       Pengertian

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli.

·       Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

·       Jenis-jenis pasar modal

1. Emiten
2. Komoditi
3. Lembaga Penunjang
4. Investasi

Sementara itu, dalam pasar modal ada dua kesempatan untuk menjadi pemodal, yakni pasar perdana dan pasar pemodal.

Dengan demikian, investasi dipasar modal dapat melalui dua cara yakni pembelian efek di pasar perdana dan jual/beli dipasar efek di pasar sekunder.

·       Instansi yang terkait dalam pasar modal

1. Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Bursa Efek (BE)
3. Lembaga Kliring dan Penjamiman (LKP)
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

·       Produk yang terdapat dalam pasar modal

1. Saham
2. Obligasi
3. Reksadana

• Reksadana

Reksadana adalah wadah yang dugunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya di investasikan dalam portopolio efek oleh manajer investasi.

·       Lembaga Penunjang dalam Pasar Modal

1. Penjamin emisi
2. Penanggung
3. Wali amanat
4. Perantara Perdagangan Efek
5. Perdagangan Efek
6. Perusahaan surat berharga
7. Perusahaan pengelola dana
8. Biro administrasi efek (BAE)

·       Profesi Penunjang dalam Pasar Modal

1. Notaris
2. Konsultan Hukum
3. Akuntan Publik
4. Perusahaan Penilai

·       Larangan dalam Pasar Modal

1. Penipuan dan manipulasi kegiatan perdagangan efek
2. Perdagangan orang dalam
3. Larangan bagi orang dalam
4. Larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam
5. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.

TUGAS 7 - KEKAYAAN INTELEKTUAL

NAMA   : YULIANA

NPM     : 21209827

KELAS   : 2EB13

BAB VII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

·       Pengertian

Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan dibidang teknologi dan jasa.

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.

·       Prinsip–Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial.

1. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, yakni didalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni, untuk meningkatkan kehidupan manusia.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

·       Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyrights), dan hak kekayaan industri (industrial property rights).

Hak kekayaan industri (industrial property rights) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak kekayaan industri (industrial property rights) berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu.

·       Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam

1.     Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

3.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

4.    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman

5.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

6.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

7.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

·       Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, didengar.

• Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, sehingga dalam daftar umum pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.

• Lisensi

Pemegang hak cipta berhak mengajukan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia . Oleh karena itu, setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta.

·       Hak Paten

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

Dengan demikian, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan pokok atau proses.

• Paten Sederhana

Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi, dicatat, dan diumumkan di direktorat jenderal sebagai bukti hak kepada pemegang hak sederhana diberikan sertifikan paten sederhana. Selain itu, paten sederhana tidak dapat diminta lisensi wajib.

·       Hak Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannnya..

• Jenis – Jenis Merek

- Merek dagang

- Merek Jasa

- Merek Kolektif

• Pendaftaran Merek

Setiap permohonan merek dianjurkan kepada Direktorat Jenderal Merek Departemen Kehakiman & Ham dan setiap pemohon yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

• Jangka Waktu

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal perlindungan yang dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

·       Perlindungan Varietas Tanaman

Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemula dan atau pemegang perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.

·       Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Menurut UTSA rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda atau teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomi secara mandiri, nyata dan potensial.

·       Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi, dua dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

·       Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, sebagaian atau seluruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.

TUGAS 6 - HUKUM TENTANG ASURANSI

NAMA   : YULIANA

NPM     : 21209827

KELAS   : 2EB13

BAB VI

HUKUM ASURANSI

·       Pengertian

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskan dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

·       Unsur-Unsur Asuransi

Unsur – unsur yang terkandung dalam asuransi :

1.      Pihak tertanggung

2.      Pihak penanggung

3.      Suatu peristiwa

4.      Kepentingan

·       Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung :

1.      Memberikan rasa aman dan perlindungan.

2.      Sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain.

3.      Alat penyebaran resiko.

4.      Pendistribusian biaya dan manfaat lain yang lebih adil.

·       Dasar Hukum Asuransi

Dasar Hukum Asuransi, yaitu :

1.      Pasal 246 sampai pasal 308 KUH Dagang.

2.      Pasal 1774 KUH Perdata.

3.      Peraturan Perundang-undangan diluar KUH dagang dan KUH Perdata.

·       Penggolongan Asuransi

1.      Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a)      Asuransi Kerugian

Contoh : Rumah, Mobil

b)      Asuransi Jumlah

Contoh : Askes

2.      Menurut sifat pelaksanaanya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

a)    Asuransi Sukarela

b)   Asuransi Wajib

c)    Asuransi Kredit

Berdasarkan Undang – Undang No 2 Tahun 1992 dapat digolongkan menjadi usaha asuransi dan penunjang :

1.      Usaha asuransi terbagi atas :

o    Asuransi Kerugian

o    Asuransi Jiwa

o    Reasuransi

2.      Usaha penunjang terbagi atas :

o    Pialang Asuransi

o    Pialang Reasuransi

o    Penilaian Kerugian Asuransi

o    Konsultan Aktuvaria

o    Agen Asuransi

·       Prinsip–Prinsip Asuransi

1. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan

2. Indemnitas

3. Asas kejujuran sempurna / itikad baik

4. Subrogasi bagi Penanggung

5. Proxima Causa

6. Kontribusi

·       Polis Asuransi

Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang dijamin memuat persyaratan ketentuan perjanjian.

Fungsi polis secara umum yaitu :

1.      Bukti perjanjian pertanggungan.

2.      Bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung.

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.

TUGAS 4 - HUKUM DAGANG

NAMA   : YULIANA

NPM     : 21209827

KELAS   : 2EB13

BAB IV

HUKUM DAGANG

·       Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Hukum perdata dengan hukum dagang dapat dikatakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak dapat perbedaan secara prinsipil antara keduanya.

Hukum dagang adalah hukum yang khusus (specialis), sedangkan hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum (lex genelaris), sehigga berlaku suatu asas lex specialis derogate legi genelari, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

·       Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti menjadi lebih luas, sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

Sementara itu, tidak satu pun para sarjana memberikan pengertian tentang perusahaan, namun dapat dipahami dari beberapa pendapat, antara lain menurut hukum, menurut Mahkamah Agung (Hoge Raad), menurut Molenggraff, dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.

1.  Menurut Hukum

Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal (dalam arti luas), tenaga kerja, dan dilakukan secara terus-menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

2.  Menurut Mahkamah Agung (Hoge Raad)

Perusahaan adalah seseorang yang mempunyai perusahaan jika ia berhubungan dengan keuntungan keuangan dan secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yang bersankut-paut dengan perniagaan dan perjanjian.

3.  Menurut Molenggraff

Perusahaan (dalam arti ekonomi) adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdangangan.

4.  Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan dan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

·        Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikaskan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.

1.     Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya, terdiri dari

a)    Perusahaan perseorangan

b)   Perusahaan persekutuan

2.    Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya, terdiri dari

a)    Perusahaan berbadan hukum

b)   Perusahaan bukan badan hukum

·       Perseroan Terbatas

Sementara itu, bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

·       Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari – hari dengan harga murah.

Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

·       Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu “badan hukum” dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi criteria dan persyaratan tertentu, yakni

1.     Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan

2.    Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mecapai tujuan yayasan

3.    Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

4.    Yayasan tidak mempunyai anggota

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.

TUGAS 2 - SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

NAMA   : YULIANA

NPM     : 21209827

KELAS   : 2EB13

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

·       Subjek Hukum

Manusia sebagai subjek hukum ialah, seseorang yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia sehingga dikatakan bahwa manusia hidup, ia menjadi manusia pribadi. Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang dinyatakan seperti tidak cakap.

·       Badan Hukum

Badan hukum adalah badan – badan atau perkumpulan, yakni orang – orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.

Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

1.      Badan Hukum Publik

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

2.      Badan Hukum Privat

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

·       Objek Hukum

Objek hukum ialah benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik.

Menurut pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1.      Benda yang bersifat kebendaan

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera, terdiri dari :

a)    Benda bertubuh/berwujud

b)   Benda tidak bertubuh/tidak berwujud

2.      Benda yang bersifat tidak kebendaan

Adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merek perusahaan, paten, ciptaan musik atau lagu.

Benda bergerak juga dibedakan atas dua yaitu :

1.      Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan. Misalnya : kursi, meja, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

2.      Benda bergerak karena ketentuan undang – undang, menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak. Misalnya : hak memungut hasil atas benda – benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, dan saham – saham perseroan terbatas.

Benda tidak bergerak dibedakan atas tiga yaitu :

1.      Benda bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Misalnya : pohon, tumbuh – tumbuhan, arca, dan patung.

2.      Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik.

3.      Benda tidak bergerak karena ketentuan undang – undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak. Misalnya : hak memungut hasil atas benda yang tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotik.

Membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat penting karena berhubungan dengan empat hak yaitu, pemilikan (bezit), penyerahan (levering), daluwarsa (verjaring), dan pembebanan (bezwaring).

·       Hukum Benda

Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang, sedangkan hubungan terhadap benda dengan orang disebut mempunyai hak kebendaan.

Hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapa pun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. Hak kebendaan merupakan hak mutlak sedangkan lawannya adalah hak yang nisbi atau hak relatif.

Sumber : Buku Hukum Dalam Ekonomi, Penerbit: Grasindo, Pengarang: Elsi Kartika Sari,.S.H.,M.H. dan Advendi Simangunsong,.S.H.,M.M.